Syarat pemenuhan SKK Konstruksi
Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja dibidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai standar uji kompetensi kerja yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi dan wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5 Syarat pemenuhan SKK Konstruksi
Beriku 5 syarat pemenuhan permohonan SKK dari awal sampai akhir
Pertama : Permohonan SKK Konstruksi disampaikan kepada LSP Bidang Konstruksi melalui Portal Perizinan PUPR
Pemohon menyampaikan data dan dokumen persyaratan SKK Konstruksi sesuai skema sertifikasi atas jabatan kerja dan jenis permohonan yang dipilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemohon kualifikasi jabatan operator jenjang 1 (satu) sampai dengan kualifikasi jabatan teknisi atau analis jenjang 4 (empat) dapat dibantu Oleh pihak terkait untuk melakukan input permohonan SKK Konstruksi melalui portal perizinan Kementerian.
Pemohon perpanjangan SKK Konstruksi pada kualifikasi ahli menyampaikan bukti pemenuhan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Permohonan perubahan data dilayani Oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui portal perizinan Kementerian yang terhubung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi tanpa dikenakan biaya.
Kedua : Verifikasi dan Validasi dilakukan Oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Berdasarkan :
- Kelengkapan Data.
- Kesesuaian Dokumen Persyaratan Permohonan SKK.
- Kesesuaian Pendidikan dan Pengalaman.
- Kecukupan Nilai Kredit Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Khusus Permohonan Perpanjangan Kualifikasi Jabatan Ahli).
Ketiga : Tahapan pembayaran biaya SKK
Dalam Hal Sertifikasi Kompetensi Kerja dilaksanakan Oleh LSP yang bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah,
Tahapan pembayaran biaya dilakukan dalam 2 tahap :
- Pembayaran tahap pertama meliputi biaya administrasi dan dibayarkan setelah pendaftaran calon peserta Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- Pembayaran Tahap Kedua meliputi sisa biaya sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan jenis permohonan dan kualifikasi jenjang yang diajukan dan dibayarkan setelah berita acara hasil uji kompetensi disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis.
Keempat : Pelaksanaan Uji Kompetensi Kerja Konstruksi
-
Diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi oleh BNSP dan tercatat di LPJK.
-
Dapat dilaksanakan secara luring (Tatap Muka), daring (Video Telekonfrensi), campuran luring - daring (Hybrid), atau luring di lokasi kerja proyek konstruksi (onsite).
-
LSP menjadwalkan Uji Kompetensi dan menunjuk asesor kompetensi setelah pembayaran pemohon terverifikasi.
-
LSP melaksanakan Uji Kompetensi sesuai skema sertifikasi atas jabatan kerja yang dimohon.
-
LSP menetapkan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi asesor kompetensi sesuai dengan berita acara hasil uji kompetensi.
Kelima : Penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja
- BNSP Menetapkan Nomor SKK Konstruksi dan Nomor Registrasi Berdasarkan Permohonan Rencana Penerbitan SKK Konstruksi.
- LSP Menyampaikan Nomor SKK Konstruksi dan Nomor Registrasi BNSP Kepada LPJK Untuk diberikan Nomor Pencatatan SKK Konstruksi.
- Nomor Pencatatan SKK Konstruksi disampaikan Oleh LPJK Kepada LSP . LSP Menerbitkan SKK Konstruksi Sesuai Kualifikasi,Klasifikasi, Subklasifikasi TKK,dan Jabatan Kerja yang dimohon Bagi yang dinyatakan LULUS Uji Kompetensi dan diteruskan Ke Portal Perizinan Kementerian.
- Data SKK Konstruksi Tercatat Pada SIJK Terintegrasi.
- SIJK Terintegrasi Menotifikasikan dan Mengirimkan Data SKK Konstruksi Ke Portal Perizinan Kementerian.
- Pemohon Menerima Dokumen SKK Konstruksi Dengan Cara Mengunduh Dari Portal Perizinan Kementerian.
Untuk mendukung pemenuhan sertifikasi kompetensi kerja pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) tentu membutuhkan ketersediaan tenaga Ahli pelatih dan Asesor yang berkualitas dan tempat uji kompetensi (TUK) guna menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang berkompeten dan teruji yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
Konsultasi SKK Konstruksi
